Soni Yoner
KERINCI, JAMBI - Hearing antara DPRD Kerinci dengan dinas PUPR beberapa hari yang lalu diwarnai kericuhan, bahkan sempat adu jotos dikedua belah pihak. Hal ini tentunya menimbulkan tandatanya diberbagai kalangan. Bukan tanpa sebab, DPRD yang notabene selaku tuan rumah saat dilakaanakan hearing seharusnya lebih arif dan bersikap intelek selaku pihak kontrol sosial terutama melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
Lebih rinci lagi, DPRD adalah preseden bagi kehormatan Dewan sebagai lembaga Legislatif terhormat. Akan dihargai masyarakat jika pembahasan alot saat hearing dengan mengedepankan intelektual, dengan dasar-dasar aturan yang rill. Sehingga tidak membangun spekulasi miring terhadap dewan terhormat.
Sikap arogan yang ditunjukkan oleh oknum DPRD saat hearing berlangsung dinilai tidak memandang nilai kemanusian. Akan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, atas kepentingan apa arogansi ditonjolkan untuk menekan Dinas tertentu. Jangan-jangan yang ujung-ujungnya minta tambah paket proyek.
Jika ditela'ah dari yang telah sudah, telah menjadi rahasia umum bahwa Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD memang sesuai regulasi, namun bukan serta merta paket pokir tersebut menjadi milik oknum anggota DPRD itu sendiri.
"Tahun sebelumnya, setiap Anggota punya pokir dan menjadi paket proyek milik DPRD itu sendiri, tidak tanggung-tanggung jumlah per orang saja bisa mencapai 5-7 paket. Untuk pimpinan tentu lebih banyak dibandingkan dengan anggota, " kata Harmo Ketua Aliansi Bumi Kerinci kepada awak media, Kamis (21/4/2022).
Bahkan, kata Harmo, kadang pihak dewan sengaja membuat skenario, seperti drama, berbagi peran, ada yang keras dan marah-marah, ngamuk-ngamuk, ada juga peran eksekutor (tukang lobi).
“Sudah ribut, ada yang lobi, jangan begitu, jika memang ingin memperjuangan kepentingan masyarakat , bicara secara profesional dan intelektual, jangan arogan, malu!” ungkap Harmo.
Pasca kericuhan, tujuh fraksi DPRD Kabupaten Kerinci menggelar rapat gabungan meminta kepada Bupati Kerinci untuk mencopot Kadis PUPR Maya Nofebri beserta bawahannya, pada Jum'at (21/4/2022).
"Hari ini sudah sama-sama kita mendengar masing-masing pandangan Fraksi DPRD yang pada intinya kami minta sikap tegas Bupati Kerinci, " terang Ketua DPRD Edminudin kepada wartawan, Kamis, (21/4/2022), dikutip berbagai media online.
Edminudin mengatakan bahwa fraksi setuju untuk meminta kepada Bupati Kerinci mengambil tindakan ke Dinas PUPR Kerinci.
"Sepertinya mengevaluasi kinerja Kadis PUPR Kabid, dalam artian mencopot mencopot Kadis PUPR dan Kabid serta staf di dinas PUPR, " ungkapnya, seperti dikutip dari berbagai media online.
Tujuan ada permintaan dewan ini demi kepentingan bersama dalam membangun Kerinci kedepan.
"Ini kita lakukan agar hubungan DPRD bersama pemerintah Kabupaten Kerinci bisa kembali harmonis, " ujarnya.
Menurut Edminudin terkait tidak adanya etika yang dipertontonkan legislatif ketika pembahasan LKPJ Bupati kerinci tahun 2021 bersama Komisi III DPRD. (sony)
soniyoner 
